Tindak Pidana Biasa dan Aduan

BAB I

PENDAHULUAN

1.      LATAR BELAKANG

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik 

 Untuk selengkapnya silahkan download di sini

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA YANG BAKU

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia yang semakin modern membentuk berbagai macam perubahan, diantaranya bahasa. Bangsa kita memiliki bahasa satu bahasa Indonesia. Sering kali kita temukan pemakaian bahasa yang salah tidak baku, namun hal itu sering diremehkan. pembentukan makalah tentang penggunaan Bahasa Indonesia yang baku ini dengan tujuan memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah.

Pada dasarnya semua orang menyadari bahwa saat 

Untuk lebih lengkapnya download disini.....

KAJIAN ISLAM DAN KEISLAMAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.      LATAR BELAKANG

Islam datang ketika manusia diseluruh dunia menyembah Tuhan yang 

untuk lebih lengkapnya silahkan download : disini

HAK-HAK ATAS TANAH SEELUM UUPA

PENDAHULUAN

Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah pada mata kuliah “Hukum Pertanahan” dengan tema “Hak-hak Atas Tanah Sebelum UUPA”. Dan saya berterima kasih kepada bapak Muwahid sebagai dosen pembimbing yang membimbing saya dalam proses pembuatan makalah ini, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.

Secara umum, istilah Hak dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangan atas sesuatu untuk menguasainya secara penuh, jika hal itu berkaitan dengan tanah, itu berarti Hak atas tanah. UU No. 5 / 1960 ( Agraria / UUPA ) menegaskan bahwa hubungan Bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah hubungan yang abadi, artinya dalam keadaan apapun hubungan itu tetaplah eksis.

UNTUK LENGKAPNYA download disini

Pencabutan Hak Atas Tanah

BAB I

PENDAHULUAN

1.      LATAR BELAKANG

Dari ketentuan UUD 1945 beserta penjelasannya, kita mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sedang kekuasaan negara yang tertinggi adalah di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian Indonesia menolak adanya sistem pemusatan kekuasaan. Presiden yang di bantu oleh para menteri negara adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi. Ia diangkat oleh MPR untuk menjalankan Hukum Negara sesuai dengan GBHN yang telah ditetapkan sebelumnya oleh MPR dengan keharusan mengindahkan ketentuan hukum dasar (konstutisi) yang berlaku. Dengan kata lain presiden adalah 

 

 untuk lebih lengkapnga download disini....

PEMBANGUNAN INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PEMBANGUNAN

dalah suatu pengertian yang merujuk pada suatu rangkaian usaha komperhensive dan multi kompleks. Bagi negara-negara berkembang 

download selengkapnya....:

Hukum Perorangan (Personenrecht)

PEMBAHASAN

(Hukum Perorangan (Personenrecht))

Hukum Perorangan dalam arti luas adalah Ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subyek hukum dan kekeluargaan. Dalam arti sempit Hukum Perorangan memiliki makna yaitu Ketentuan-ketentuan orang sebagai subjek hukum saja.

selengkapnya download disini

Hak Asasi Manusia

PEMBAHASAN

A. Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan ynag Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia 

download lengkapnya :

Etika Bisnis

PEMBAHASAN

Etika Bisnis

Kata Etika berasal dari bahasa  (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.[1] Adapun menurut para ahli juga menympulkan bahwa :

---

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Etika , 17 maret 2010

 Download selengkapnya di sini ----->

Kepailitan Dan PKPU

PENDAHULUAN

LATARBELAKANG MASALAH

            Dalam makalah yang kami kaji ini yang berjudul Kepailitan dan PKPU membahas tentang masalah-masalah kerusahaan yang telah mengalami kepailtan dan tidak dapat membayar utang-utangnya, maka dalam hal itu perlu suatu pertolongan dimana sang perusahaan membutuhkan perlindungan hokum agar tidak terjadi suatu ketidakadilan.

RUMUSAN MASALAH

1.PENGERTIAN (DEFINISI) KEPAILITAN

2. PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KEPAILITAN

3. TUJUAN UTAMA KEPAILITAN

4. LEMBAGA KEPAILITAN

5. PARA PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN KEPAILITAN YAITU:

6. SYARAT YURIDIS UNTUK KEPAILITAN ADALAH :

7. LANGKAH-LANGKAH YANG ADA DALAM KEPAILITAN ADA 9 LANGKAH

8. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)